JURNALSEMBILAN.COM, JAKARTA –
Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan angka prevalensi stunting turun ke satu digit atau di bawah 10 persen. Target ini dicanangkan setelah mencatat penurunan angka stunting dari 23,2 persen menjadi 18,4 persen pada tahun 2024.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2025 yang digelar secara virtual di Command Center Diskominfosantik, Rabu (13/8/2025).
Asisten Daerah I Setda Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti mengatakan, penurunan angka stunting merupakan hasil kerja kolaboratif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dukungan dari pihak luar pemerintah seperti Baznas, pelaku industri, perguruan tinggi dan masyarakat.
“Prinsipnya, rencana aksi dikerjakan bersama-sama oleh OPD Kabupaten Bekasi dan lintas sektor lainnya. Semua berkolaborasi,” kata Sri Enny.
Delapan aksi konvergensi yang dilakukan meliputi analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan, hingga penetapan regulasi di daerah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan melalui aplikasi e-PPGBM 2024, tercatat sebanyak 3.948 anak mengalami stunting di Kabupaten Bekasi.
Urbanisasi disebut sebagai salah satu faktor munculnya kasus baru stunting. Pendatang baru kadang membawa tambahan masalah kesehatan, termasuk stunting pada anak.
“Jadi yang terpenting bukan hanya menurunkan angka, tapi memastikan anak-anak benar-benar terbebas dari stunting,” ujar Sri Enny.
Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi Ida Farida menambahkan, pencegahan stunting harus dimulai sejak usia remaja, terutama remaja putri. Edukasi kesehatan, pemberian tablet tambah darah, dan kesiapan sebelum menjadi ibu dilakukan melalui kolaborasi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Diskominfosantik.
Penanganan stunting di Kabupaten Bekasi dilakukan secara terintegrasi lintas sektor, mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan.
“Tidak cukup hanya memberi makanan tambahan. Semua harus melihat dari hulunya, termasuk sanitasi, lingkungan, dan pola asuh,” kata Ida.
Program penurunan stunting didukung oleh APBN, CSR perusahaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Sementara APBD berperan sebagai dana stimulus awal.
“APBD itu sifatnya stimulus, tidak bisa menyelesaikan semua. Semua stakeholder harus ambil peran,” ujarnya.
Ida juga menyebut pentingnya peran media massa dalam mengedukasi masyarakat mengenai gizi seimbang, sanitasi, serta pemanfaatan pangan lokal. Salah satu contoh yang disampaikan adalah daun kelor yang mudah dibudidayakan dan kaya gizi.
Dengan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Bekasi optimistis angka stunting akan terus menurun meskipun tantangan seperti pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tetap menjadi perhatian utama.
