Jurnalsembilan.com | Jakarta, 15 Agustus 2025 – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025). Sidang ini mengusung tema “Konvensi Ketatanegaraan dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara”, menjadi forum strategis untuk meneguhkan akuntabilitas publik, mengevaluasi pelaksanaan konstitusi, dan memperkuat sinergi antar-lembaga negara dalam menjalankan amanat rakyat.
Sidang tahunan ini dihadiri oleh seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, pimpinan lembaga tinggi negara, jajaran menteri kabinet, korps diplomatik, tokoh masyarakat, dan perwakilan berbagai elemen bangsa. Kehadiran para pemangku kepentingan negara ini menegaskan pentingnya forum tersebut sebagai ruang pertanggungjawaban politik dan hukum lembaga negara kepada rakyat.
Dalam pidato pembukaannya, Ketua MPR RI menegaskan bahwa sidang tahunan merupakan konvensi ketatanegaraan yang telah menjadi tradisi sejak era reformasi. “Forum ini adalah amanat konstitusi yang memastikan transparansi kinerja, memperkuat kepercayaan publik, serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional. MPR mendorong seluruh lembaga negara untuk bekerja lebih sinergis demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau golongan,” tegas Ketua MPR RI.
Laporan Kinerja Lembaga Negara
Sidang dimulai dengan penyampaian Laporan Kinerja Presiden dan Wakil Presiden terkait pelaksanaan program pembangunan nasional, kebijakan strategis, serta capaian prioritas selama satu tahun terakhir. Presiden juga memaparkan tantangan nasional dan internasional yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis untuk menjawab dinamika global.
Presiden RI dalam pidatonya menyampaikan bahwa laporan kinerja ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. “Segala capaian yang telah diraih adalah hasil kerja keras bersama, sedangkan setiap tantangan yang dihadapi menjadi pelajaran untuk melangkah lebih kuat. Pemerintah berkomitmen mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat ekonomi rakyat, dan menjaga kedaulatan negara di tengah dinamika global,” ujar Presiden.
Selanjutnya, pimpinan DPR RI menyampaikan laporan mengenai fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, termasuk progres pembahasan RUU prioritas dan penguatan peran parlemen dalam diplomasi internasional.
Dari DPD RI, laporan menitikberatkan pada pengawalan aspirasi daerah, pembahasan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, serta peran DPD dalam menjaga keselarasan kebijakan pusat dan daerah.
Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan kinerja di bidang peradilan, termasuk reformasi birokrasi peradilan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penyelesaian perkara strategis.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan hasil pemeriksaan keuangan negara, temuan penting terkait pengelolaan APBN/APBD, serta rekomendasi untuk memperkuat akuntabilitas fiskal. Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) melaporkan pengawasan etika hakim dan upaya menjaga integritas peradilan.
Makna Strategis Menjelang HUT Ke-80 Kemerdekaan RI
Sidang Tahunan MPR RI 2025 memiliki nilai strategis karena dilaksanakan menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Forum ini tidak hanya menjadi ajang laporan, tetapi juga momentum merefleksikan perjalanan bangsa, menyatukan visi pembangunan, dan mempertegas komitmen seluruh lembaga negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Dalam sesi penutup, Ketua MPR RI kembali menegaskan bahwa sinergi antar-lembaga negara adalah kunci menghadapi tantangan masa depan. “Keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa yang didukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat,” katanya.
Sidang Tahunan MPR RI ini diharapkan menjadi pendorong percepatan reformasi birokrasi, penguatan supremasi hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan negara yang semakin akuntabel.
Humas MPR RI
