Jurnalsembilan.com Jakarta, 17 September 2025 – Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta menegaskan komitmennya mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden. Pada saat yang sama, RMI-NU juga menyuarakan penolakan keras terhadap produk food tray impor asal China yang diketahui menggunakan minyak babi dalam proses produksinya.
Acara ini digelar pada Rabu (17/9) di Sofyan Hotel, Jakarta Pusat. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua RMI-NU DKI Jakarta KH. Rahmad Dzalani Kiki, Wakil Ketua RMI-NU DKI Jakarta, Wakil Sekretaris RMI-NU DKI Jakarta Ust. Wafa Riansah, serta perwakilan Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (APMAKI).
### Pesantren Siap Jadi Garda Terdepan MBG
KH. Rahmad Dzalani Kiki menyampaikan bahwa pesantren NU siap berada di garis terdepan untuk menyukseskan program MBG Presiden. Menurutnya, MBG sejalan dengan visi pemberdayaan umat, peningkatan gizi generasi bangsa, serta penguatan kemandirian ekonomi berbasis pesantren.
“Pesantren NU mendukung MBG bukan sekadar sebagai program bantuan, tetapi sebagai ikhtiar membangun kualitas SDM Indonesia. Kami siap bersinergi dengan pemerintah agar program ini berjalan optimal, transparan, dan memberi manfaat luas,” tegasnya.
### Tolak Food Tray Impor Tidak Halal
Di sisi lain, RMI-NU DKI Jakarta dengan tegas menolak penggunaan food tray impor dari China yang terindikasi tidak halal. Produk tersebut disebut menggunakan minyak babi dalam proses produksinya, sehingga bertentangan dengan prinsip halal, kesehatan, serta kemandirian industri nasional.
“Kami menolak food tray impor yang merugikan umat, khususnya terkait aspek kehalalan. Indonesia memiliki banyak pengusaha lokal, termasuk dari pesantren, yang mampu memproduksi food tray halal, sehat, dan ramah lingkungan. Tidak ada alasan bergantung pada produk impor yang justru membahayakan akidah dan ekonomi bangsa,” tambah KH. Rahmad.
Wakil Sekretaris RMI-NU DKI Jakarta, Ust. Wafa Riansah, menambahkan bahwa pihaknya menemukan indikasi kecurangan dalam distribusi produk tersebut. Pabrik asal China memalsukan label “Made in Indonesia” dan logo SNI pada food tray tipe 201, yang ternyata mengandung kadar mangan tinggi dan berbahaya bagi makanan asam. Selain itu, ditemukan bukti penggunaan minyak babi atau lard dalam proses produksinya.
“Dalam konferensi pers, dipaparkan informasi, dokumen, serta video proses produksi food tray impor dari Chaoshan, China, yang menunjukkan pemanfaatan minyak babi. Hal ini jelas tidak sesuai standar kehalalan MUI, sehingga tidak layak digunakan dalam program MBG,” jelas Wafa.
### RMI-NU Dorong Produk Lokal Halal dan Ramah Lingkungan
RMI-NU DKI Jakarta menegaskan, dukungan terhadap program MBG Presiden harus dibarengi dengan keberpihakan pada produk halal dan lokal. Pesantren NU siap berkolaborasi menyediakan produk ramah lingkungan, higienis, dan halal, sehingga MBG benar-benar memberi manfaat strategis bagi umat dan bangsa.
Dengan sikap ini, RMI-NU mengajak seluruh pesantren, masyarakat, dan pemangku kebijakan untuk memperjuangkan kemandirian ekonomi serta menjaga kehalalan konsumsi umat Islam di Indonesia.
### Dukungan dan Rekomendasi dari MUI
Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Ir. Dadan Hindayan, menyampaikan bahwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut mendukung program MBG. MUI menegaskan pentingnya menjamin aspek kehalalan produk pangan dan peralatan yang digunakan dalam program tersebut.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan dan Percepatan Program MBG dalam Rangka Menjamin Aspek Kehalalan Produk Pangan dan Barang Guna Terkait” yang diselenggarakan MUI pada 29 Agustus 2025 di Jakarta, hadir perwakilan dari BGN, BPJPH, BPOM, BSN, APMAKI, ASPRADAM, serta lembaga pemeriksa halal. FGD tersebut kembali menyoroti bukti penggunaan minyak babi dalam food tray impor dari China.
MUI kemudian mengeluarkan beberapa rekomendasi, antara lain:
1. Program MBG perlu didukung sebagai investasi gizi dan penyiapan generasi masa depan.
2. Mengarusutamakan aspek halal pada seluruh rantai pasok MBG.
3. Menjamin aspek thayyib (keamanan pangan dan peralatan).
4. Memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pelaku usaha.
5. Mengantisipasi potensi ketidakhalalan dalam program MBG.
6. Jika terbukti ada produk tidak halal, segera dicegah peredarannya.
7. Memastikan program MBG hanya menggunakan produk sesuai standar halal, serta menarik produk yang tidak memenuhi standar.
Dengan rekomendasi ini, MUI, RMI-NU, dan berbagai pihak terkait berharap program MBG dapat berjalan sukses, sehat, halal, dan memberi manfaat luas bagi generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
–
