Keputusan Jaro Ade untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bogor pada Pilkada 2024 menimbulkan berbagai pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat serta internal Partai Golkar. Terlebih lagi, hasil survei menunjukkan bahwa Jaro Ade berada di posisi teratas, baik dalam hal popularitas maupun elektabilitas, sehingga secara logis dia memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilkada sebagai Bupati.
Bagi para pendukung dan simpatisan Golkar, langkah Jaro Ade ini dianggap mengecewakan. Harapan mereka bahwa Jaro Ade akan memimpin Kabupaten Bogor sebagai Bupati pada periode 2024-2029 tampaknya harus dipendam sementara. Kondisi ini bisa mempengaruhi semangat perjuangan kader dan relawan Golkar jika tidak segera dikelola dengan baik.
Untuk memahami lebih dalam mengenai keputusan Jaro Ade, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap latar belakang dan dinamika politik yang ada. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah terbitnya Surat Keputusan (SK) B1-KWK DPP Golkar yang menetapkan Rudy Susmanto sebagai calon bupati dan Jaro Ade sebagai calon wakil bupati. SK tersebut tampaknya telah final dan tidak dapat diganggu gugat, karena dianggap sebagai keputusan strategis yang diambil oleh Golkar di tingkat pusat, dan dikeluarkan pada saat yang sangat mendesak.
Sebelum terbitnya SK dari DPP Golkar, beberapa partai politik lain seperti PDIP, Nasdem, dan PKB telah mengeluarkan SK masing-masing yang mengusung Jaro Ade sebagai calon bupati. Hal ini menempatkan Jaro Ade dalam situasi dilematis—apakah mengikuti keputusan DPP Golkar untuk menjadi calon wakil bupati atau tetap maju sebagai calon bupati dengan dukungan partai lain.
Setelah mempertimbangkan situasi yang ada, Jaro Ade memutuskan untuk mematuhi keputusan DPP Golkar. Langkah ini, jika dianalisis dari perspektif SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), ternyata merupakan keputusan yang tepat, rasional, dan bijak. Jika Jaro Ade tetap maju sebagai calon bupati tanpa dukungan Golkar, peluang kemenangannya akan berkurang meskipun ia memiliki popularitas tinggi. Tantangan terbesar adalah ketiadaan calon wakil bupati dengan modal ekonomi dan sosial yang kuat untuk mendampinginya.
Sebaliknya, dengan mengikuti keputusan DPP dan bergabung dalam formasi Koalisi Indonesia Maju (KIM+), Jaro Ade memiliki peluang besar untuk menang. Koalisi ini memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dan jaringan politik yang kuat, serta minim ancaman konflik internal di Partai Golkar. Langkah ini juga menjaga hubungan baik antara Golkar di tingkat nasional dan kabupaten, yang pada akhirnya menguntungkan bagi kepentingan Golkar dan masyarakat Kabupaten Bogor.
Oleh karena itu, kader Golkar dan relawan perlu memahami bahwa keputusan Jaro Ade ini bukanlah soal keberanian atau ketakutan, melainkan sebuah keputusan politik yang matang dan strategis. Dukungan dan semangat dari seluruh kader dan relawan sangat dibutuhkan untuk memenangkan Pilkada 2024 dan memastikan Jaro Ade dapat berperan efektif sebagai Wakil Bupati, yang memiliki posisi politik yang signifikan dan setara dengan Bupati dalam pengambilan keputusan yang penting bagi pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bogor.
