Jakarta | Jurnalsembilan.com – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melalui Bidang Otonomi Daerah dan Potensi Desa menilai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri sejak dilantik menjadi menteri desa belum genap seminggu menjabat melanggar etika birokrasi karena membuat surat undangan dengan kop dan stempel resmi kementerian untuk acara pribadi.
Demontrasi diadakan tadi siang tanggal 3/02/2025 hari senin, berlangsung ricuh.tetapi korlap dapat menenangkan massa demontrasi tersebut.
Didepan kantor kementerian desa dan Pembangunan tertinggal, di jalan kalibata tengah Jakarta.PBMII dalam orasinya, mengatakan, menteri Yandri layak di copot secara tidak hormat, dan dipecat secara tidak hormat.” ujarnya
PB PMII juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar segera mencopot Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto Politikus yang juga kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu terbukti cawe-cawe mempengaruhi hasil Pilkada Serang nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas.
Hal tersebut terungkap dalam sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bup) Kabupaten Serang untuk Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Yang telah terbukti melanggar aturan sebagaimana diuraikan dibawah ini:
1. UUD NRI 1945; Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
PB PMII menilai ini merupakan sejarah paling buruk di era pemerintahan Prabowo Subianto yang belum genap 200 hari. Bagaimana tidak, seorang menteri mempraktikkan nepotisme secara nyata dan terbukti di Mahkamah Konstitusi (MK), salah satu bukti cawe-cawe yang diungkapkan oleh MK, dalam sebuah acara yang dihadiri oleh Mendes PDT Yandri dan istrinya Ratubadalah saat rapat kerja cabang (Rakercab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024 lalu.
(Red/Tim)
HENDRA
Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Potensi Desa
SIDIK AMIN
Koordinator Lapangan Aksi
M.SHOFIYULLAH COKORO
Ketua Umum PB PMII
Jl. Salemba Tengah No. 57 A, Jakarta Pusat 10430 Telp. 082116177219
