Jurnalsembilan.com | Jakarta – Pengurus Wilayah Robithoh Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta bersama Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia (APMAKI) mendesak Kementerian Perdagangan segera menghentikan impor food tray (nampan makanan) asal Tiongkok. Desakan ini muncul setelah hasil uji laboratorium membuktikan bahwa pelumas pada produk impor tersebut positif mengandung campuran minyak babi dan bahan berbahaya bagi kesehatan.
Pernyataan sikap ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan RI, Jalan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).
Sekretaris Jenderal APMAKI, Ardi Susanto, mengungkapkan hasil uji laboratorium di dua lembaga di Tiongkok yang menyatakan adanya kandungan lemak babi pada food tray impor.
“Awalnya kami juga berniat impor, namun setelah diuji ternyata berbeda dengan produk lokal. Produk lokal menggunakan minyak nabati, sedangkan dari China memakai minyak hewani dari babi. Hal ini jelas mencederai umat dan sangat bermasalah,” tegas Ardi.
Lebih jauh, Ardi menjelaskan bahwa dalam dokumen Material Safety Data Sheet (MSDS) tercantum kandungan lemak babi yang digunakan sebagai pelumas untuk mengurangi tingkat reject. “Selain itu, kami menemukan kadar mangan mencapai 9% dan 201 ppm. Ini sangat berbahaya untuk kesehatan, karena mangan seharusnya digunakan untuk konstruksi, bukan wadah makanan,” tambahnya.
Ketua RMI-NU DKI Jakarta, KH. Rahma Jaelani Kiki, S.Pd.I., M.M., menegaskan bahwa pemerintah harus segera menarik produk bermasalah tersebut dari pasar.
Umat Islam berhak mendapatkan produk halal, aman, dan food grade. Jangan sampai dapur-dapur di pesantren maupun masyarakat luas menggunakan wadah makanan yang tidak halal. Ini menyangkut aqidah umat,” ujarnya.
Senada, Sekretaris RMI-NU DKI, Wafa Hendriansah, menekankan bahwa kemampuan produsen lokal sebenarnya sudah sangat mencukupi.
“Anggota kami mampu memproduksi 10–12,5 juta food tray per bulan dengan standar SNI dan halal. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus membuka impor produk bermasalah ini,” jelasnya.
APMAKI bersama RMI-NU DKI menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah menghentikan impor food tray bermasalah. Meski tingkat reject produk lokal lebih tinggi, namun keamanan, kehalalan, dan ketenangan umat jauh lebih utama.
“Kami siap mendukung pemerintah demi menjaga aqidah umat, kesehatan masyarakat, serta kedaulatan industri nasional,” tutup Ardi Susanto.
(red/Jaya Putra)
