Jurnalsembilan.com | Jakarta – Gerakan Nurani Bangsa menggelar pertemuan dan penyampaian pesan kebangsaan di Jalan Raya Pegangsaan No. 8, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025). Forum ini dihadiri para tokoh lintas agama, akademisi, mantan pejabat negara, dan masyarakat sipil yang menaruh perhatian serius terhadap kondisi bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, para tokoh menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap maraknya tindak kekerasan dalam penanganan aksi unjuk rasa, lemahnya keadilan, serta menurunnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.
Gerakan Nurani Bangsa menegaskan bahwa kritik dan seruan yang disampaikan bukanlah bentuk perlawanan, melainkan wujud cinta dan tanggung jawab moral terhadap bangsa, negara, dan pemerintahan.
Pokok Pesan Gerakan Nurani Bangsa
1. Menghentikan segala bentuk kekerasan dan represivitas dalam penanganan aksi unjuk rasa, karena kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional rakyat.
2. Menempatkan kemanusiaan dan kebersahajaan sebagai dasar kebijakan negara, serta mengelola pemerintahan dengan transparansi dan akuntabilitas.
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aparat penegak hukum, agar lebih profesional, menghormati HAM, dan menjaga kepercayaan publik.
4. Memperkuat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dengan menghapus fasilitas berlebihan bagi pejabat publik, serta memastikan APBN dikelola untuk kepentingan rakyat.
5. Menegakkan supremasi sipil dalam demokrasi, dengan TNI–Polri kembali fokus pada tugas pokok dan fungsinya.
6. Menumbuhkan kesadaran publik secara persuasif, mendorong sikap saling menjaga dan menolak tindakan perusakan maupun penjarahan.
7. Mengajak tokoh agama, budayawan, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk berdoa, menjaga persatuan, serta ikut aktif melindungi keselamatan bangsa.
Suara Para Tokoh
Romo Franz Magnis Suseno menyatakan kesedihannya melihat kerusuhan berulang, dan menegaskan mahasiswa serta rakyat tidak sepatutnya merusak dalam aksi damai.
Pendeta Umar menekankan bahwa demonstrasi harus sejalan dengan demokrasi, tanpa merusak fasilitas umum, sekaligus menuntut pemerintah menghargai aspirasi rakyat.
Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan bahwa setiap pemegang kuasa wajib menggunakan amanah dengan rasa tanggung jawab moral.
Alissa Wahid menegaskan perlunya pembenahan sistem politik, hukum, dan ekonomi agar rakyat tidak terus kehilangan kepercayaan pada negara.
I.K. Kardinal Sunaryo menutup dengan harapan agar kritik moral dari para tokoh bangsa sungguh-sungguh didengarkan dan dijalankan demi kebaikan bersama.
Gerakan Nurani Bangsa meyakini, hanya dengan penyelenggaraan negara yang berpihak kepada rakyat, menjunjung nilai kemanusiaan, serta menjaga keadilan sosial, cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat terus diwujudkan.
(red/Jaya Putra)
